Home Dibaleka APBD Depok 2021 Disahkan
APBD Depok 2021 Disahkan

APBD Depok 2021 Disahkan

342
0

METRO DEPOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok telah menggelar rapat paripurna dalam rangka persetujuan terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2021 dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok pada Senin, 23 November 2020.

Edi Masturo selaku anggota Badan Anggaran Daerah Kota Depok menuturkan, pihaknya melaporkan hasil pembahasan Rancangan APBD Kota Depok Tahun Anggaran (TA) 2021 berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021 yang sudah disepakati antara Pjs. Wali Kota Depok dan DPRD Kota Depok pada 12 Oktober 2020.

Serta memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang dan berbagai arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Disamping itu juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang memuat tentang sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD dan hal-hal lainnya.

Edi mengatakan, penyusunan APBD Kota Depok tahun anggaran 2021 tidak terlepas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan tema pembangunan Jawa Barat 2021 yaitu “Peningkatan daya saing daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan daerah” maka arah kebijakan pembangunan daerah Kota Depok tahun 2021 adalah “peningkatan daya saing daerah” yang selanjutnya menjadi tema pembangunan dan tertuang dalam rkpd kota depok tahun 2021.

Tema pembangunan 2021 berupaya untuk peningkatan daya saing daerah di berbagai sektor. Peningkatan daya saing daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas dengan tujuan utama adalah peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Dalam rancangan APBD tahun anggaran 2021 kebijakan umum pendapatan daerah adalah mengoptimalkan pencapaian pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan keuangan daerah, serta mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD.

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan untuk mendanai belanja operasi termasuk di dalamnya belanja pegawai,belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, dan mengalokasikan belanja modal serta belanja tidak terduga.

Prioritas dan plafon anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas pembangunan daerah Kota Depok tahun 2021 dan janji wali kota dan wakil wali kota sebagai bagian dari kebijakan pembangunan tahun 2021. Adapun prioritas pembangunan daerah Kota Depok tahun 2021 sebagai berikut:

Peningkatan sarana dan prasarana transportasi; Pemenuhan sanitasi dasar; Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah; Impelementasi dan pengendalian tata ruang; Daya saing dan ketahanan ekonomi; Penurunan angka pengangguran; Percepatan penurunan stunting; dan Peningkatan peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa.

Selanjutnya, Penanganan lansia, anak terlantar dan disabilitas; Kualitas sumber daya manusia; dan Transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan (smart government)

Selanjutnya kebijakan pembiayaan tahun anggaran 2021 diarahkan terutama untuk menutup defisit anggaran akibat tingginya kebutuhan belanja daerah. Penerimaan pembiayaan akan diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (silpa) yang angkanya masih bersifat prediksi sementara.

Dalam pembahasan Raperda APBD 2021 salah satu yang utama memastikan terpenuhinya anggaran belanja daerah yang bersifat mandatory spending untuk anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dana kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya membahas penyesuaian, perubahan, maupun pergeseran dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD 2021 berupa program serta kegiatan Pemkot Depok tahun 2021 yang merupakan kumpulan kegiatan perangkat daerah Pemkot Depok yang disusun berdasarkan KUA serta PPAS APBD tahun anggaran 2021.

Dalam Raperda APBD 2021 terdapat penyesuaian, perubahan, maupun pergeseran diantaranya penyesuaian pemetaan program kegiatan berdasarkan Kepmendagri No. 050-3708 tahun 2020 yang merupakan pemutakhiran dari Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Lalu, perubahan pagu belanja daerah terkait belanja pegawai yang disebabkan oleh adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5663/sc mengenai penambahan penghasilan kepada pegawai ASN di lingkungan pemerintahan daerah tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2020 setelah KUA PPAS disepakati.

Pengusulan perubahan anggaran belanja yang disebabkan oleh kebutuhan maupun kondisi yang mendesak dan termasuk program prioritas Pemkot Depok tahun 2021 sehingga memerlukan perubahan ataupun pergeseran anggaran.

Perubahan-perubahan ini telah dirangkum dalam berita acara finalisasi hasil pembahasan rancangan APBD Kota Depok tahun anggaran 2021.

Setelah melakukan serangkaian pembahasan dan pendalaman atas materi Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 yang melibatkan perangkat daerah di lingkup Pemkot Depok maka dengan ini Badan Anggaran DPRD Kota Depok menyampaikan hasil pembahasan struktur APBD 2021.

Pertama, Pos pendapatan sebesar 2 triliun 962 miliar 256 juta 637 ribu 524 rupiah dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1 triliun 337 miliar 232 juta 519 ribu 157 rupiah. Pendapatan transfer sebesar 1 triliun 493 miliar 910 juta 418 ribu 367 rupiah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 131 miliar 113 juta 700 ribu rupiah.

Kedua, Pos belanja daerah sebesar 3 triliun 549 milyar 420 juta 315 ribu 300 rupiah. Dengan rincian belanja sebagai Belanja operasi sebesar 2 triliun 636 miliar 161 juta 60 ribu 780 rupiah. Belanja modal sebesar 814 miliar 259 juta 254 ribu 520 rupiah. Belanja tidak terduga sebesar 99 miliar rupiah.

Ketiga, Pos pembiayaan sebesar 587 miliar 163 juta 677 ribu 776 rupiah. Dengan rincian Penerimaan pembiayaan sebesar 587 miliar 163 juta 677 ribu 766 rupiah.

342