Home Parlemen Asik.. Pendapatan Dewan di Depok Naik
Asik.. Pendapatan Dewan di Depok Naik

Asik.. Pendapatan Dewan di Depok Naik

35
0

Metro Depok – Pendapatan anggota serta pimpinan DPRD Kota Depok resmi naik. Hak tersebut selepas di setujuinya Raperda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok dalam Rapat Paripurna, Jumat (18/08). Raperda
Hak Keuangan dan Admintatif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok tersebut merupakan kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangkel Allo mengungkapkan, dengan disetujuinya Raperda tersebut secara otomatis gaji dewan di Depok naik. Namun, hal tersebut belum final lantaran menunggu keputusan gubernur Jawa Barat  dan dilanjutkan keluarnya Peraturan Walikota (Perwal). Untuk mobil dinas yang digunakan legsilatif di Depok sendiri akan ditarik dan digantikan dana trasportasi. Tapi, dirinya belum memastikan besaran dana transportasi karena masih menunggu keputusan besaran dana yang akan diterima para wakil rakyat
ini.

“Besarannya belum pasti, kita tunggu keputusan gubernur dan perwal. Selain itu juga disesuaikan dengan APBD Kota Depok,“ tuturnya usai Rapat Paripurna.

Sementara itu, Sekretaris Pansus V DPRD Kota Depok, Titih Sumiati memaparkan, diberlakukan perda tersebut lantaran sesuai dengan PP 18/2017. Adapun maksud dari perda itu untuk peningkatan kinerja dewan Kota Depok. Selain itu, aturan tersebut juga berlaku untuk setiap kabupaten dan provinsi. Untuk penambahan tunjangan legislatif ini meliputi beberapa poin, diantaranya adalah penghasilan pimpinan dan anggota atas keuangan
reprensetasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket,
tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, dan tunjangan reses.

“Tujuan dari naiknya tunjangan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota legislatif di Depok. Selain itu juga untuk meningkatkan sosial dan budaya atas faktor beban tugas yang dipikul anggota DPRD,” ungkapnya.

Untuk tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, sambungnya, terdiri dari tunjangan kesehatan, jaminan kerja, kecelakaan kerja, kematian, dan tunjangan kerja dinas.  Untuk pimpinan DPRD sendiri ditambah dengan tunjangan
rumah pimpinan berserta perlengkapan, kendaraan. Anggota DPRD sendiri mendapatkan rumah dinas negara dan perlengakapan.

“Untuk tunjangan transportasi itu disesuaikan dengan APBD serta persetujuan gubernul dan adanya perwal,” tutup Titih. (Hen/MD/JPG).

35

tags: