Home Dibaleka ASN Depok Tak Boleh Terima Parcel
ASN Depok Tak Boleh Terima Parcel

ASN Depok Tak Boleh Terima Parcel

56
0

Metro Depok – Sesuai dengan surat imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah, seperti tahun-tahun sebelumnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Depok dilarang menerima gratifikasi berupa uang, bingkisan atau parcel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Depok menegaskan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan KPK. Surat edaran dan imbauan tersebut juga sudah disosialisasikan kepada ASN.

“Kita ikut dengan aturan yang ada. Sosialisasi mengenai imbauan KPK terkait gratifikasi pun sudah dilakukan,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Hardiono, Selasa (06/06).

Kepala Inspektorat Pemkot Depok Novarita menambahkan jika pemberian parcel tersebut terkait jabatannya tidak boleh diterima karena masuk kategori gratifikasi.

“Inspektorat sudah memberikan pembinaan kepada ASN, bahkan bakal meningkatkan pengawasan ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD),” ujarnya.

Selain itu, pengawasan ASN diutamakan kepada OPD yang mengurusi bidang perizinan, hibah dan bantuan sosial, kepegawaian, pendidikan, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan lainnya yang mempunyai risiko atau rawan penyimpangan.

“Seluruh kepala OPD harus ikut serta dalam mencegah terjadinya gratifikasi di lingkungannya. Melalui kerja sama dalam pengawasan dalam mencegah terjadinya gratifikasi,” ujar Novarita.

Novarita menjelaskan gratifikasi atau pungli yang dimaksud merupakan pemberian sejumlah uang ke OPD, guna memperlancar penyelenggaraan pelayanan.

“Jika ada laporan nantinya inspektorat akan bertindak cepat kepada OPD yang diduga terlibat,” katanya.

Ditegaskannya, praktik pungli merugikan masyarakat. Untuk itu, pihaknya akan lebih fokus melakukan pengawasan dan sosialisasi terkait pungli kepada masyarakat.

“Jika warga mengerti dan memahami standar operasional prosedur (SOP), peluang terjadinya pungli sangat kecil dan bahkan tidak ada. Kami juga mengimbau kepada masyarakat jika menemukan adanya indikasi pungli, agar segera melaporkan ke inspektorat untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sejauh ini, KPK telah mengirimkan surat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Mahkamah Agung (MA), para ketua MPR/DPR/DPD, para ketua atau pimpinan lembaga negara atau komisi negara, dan jaksa agung.

Kemudian, kepada Kapolri, Panglima TNI, para menteri Kabinet Kerja, para kepala lembaga pemerintah non kementerian, para gubernur/bupati/wali kota, direksi BUMN/BUMD, Ketua KADIN Indonesia, para ketua asosiasi/gabungan/himpunan perusahaan di Indonesia, dan pimpinan perusahaan swasta.

KPK menyampaikan imbauan ini meskipun pemberian hadiah terkait hari raya ini merupakan tradisi mayoritas masyarakat Indonesia, namun praktik saling memberi dan menerima hadiah terkait jabatan atau tugasnya itu dilarang undang-undang.

“Bertentangan dengan kode etik, dapat menimbulkan konflik kepentingan, atau merupakan merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa penerimaan hadiah atau gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya serta berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya adalah dilarang dan memiliki sanksi pidana.

“Oleh karena itu, pegawai negeri atau penyelenggara negara itu wajib menolak pemberian gratifikasi tersebut,” terang Agus. (Hen/MD/JPG)

56

Ad Banner 728 x 90