Home Hot News HTA : Tunda Eksekusi Pasar Kemirimuka
HTA : Tunda Eksekusi Pasar Kemirimuka

HTA : Tunda Eksekusi Pasar Kemirimuka

44
0

Metro Depok – Kasus rencana pengosongan atau eksekusi Pasar Kemirimuka, Kecamatan Beji, yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Depok mendapatkan perhatian dari para anggota DPR dan DPRD Kota Depok.

Para anggota Dewan menolak kegiatan eksekusi pasar Kemirimuka dengan cara memasang spanduk di sejumlah ruas jalan di Kota Depok seperti yang terlihat di Jalan Arif Rahman Hakim-Margonda dan Gedung DPRD Kota Depok.

Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo meminta kepada Pengadilan Negeri Kota Depok agar menunda pelaksanaan eksekusi yang rencananya akan dilakukan pada Kamis (19/04) mendatang.

Hal itu dikatakan Hendrik kepada para pedagang yang saat itu demo di depan gedung Pengadilan Negeri Depok di kawasan Grand Depok City, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, kemarin.

Dalam orasinya Hendrik mengatakan sangat mendukung apa yang menjadi tuntutan para pedagang, yaitu penundaan eksekusi Pasar Kemirimuka hingga gugatan pedagang inkracht.

“Kami mengimbau kepada pedagang agar selalu mengetengahkan cara-cara yang santun dalam menyampaikan aspirasinya. Pihaknya sudah melayangkan surat ke PN Depok dan Polresta Depok untuk menunda eksekusi,” katanya.

Menurut dia, proses penundaan ini tentunya memberi waktu kepada DPRD Kota Depok dan Wali Kota Depok untuk melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang bersengketa di sana.

“Sehingga apa yang menjadi tujuan dan keinginan para pedagang bisa kita terpenuhi,” katanya.

Juru Bicara PN Depok, Teguh Arfiano mengatakan eksekusi lahan Pasar Kemirimuka, memang dijadwalkan akan dilaksanakan oleh PN Depok 19 April 2018 mendatang.

Menurutnya, pelaksanaan eksekusi oleh PN Depok adalah hasil delegasi PN Cibinong, Bogor, dimana di sanalah kasus sengketa lahan Pasar Kemirimuka antara PT Petamburan Jaya Raya dan Pemkot Depok disidangkan.

“Karena lahan eksekusi hasil putusan PN Cibinong itu ada di Depok, pelaksanaannya didelegasikan ke kami. Sehingga bukan kewenangan PN Depok menunda atau membatalkannya,” jelasnya. (Aji/MD/JPG)

44

Ad Banner 728 x 90