Metro Depok – Tingkat pertumbuhan dan pertambahan penduduk di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang sangat tinggi berpeluang membuat Jabodetabek menjadi kota megapolitan terbesar di dunia.
Penelitian Euromonitor International mengungkap, jumlah populasi Jabodetabek akan mencapai 35,6 juta orang pada 2030. Jumlah ini akan menggeser Tokyo, yang saat ini berpenduduk 35,3 juta. Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menyediakan sarana transportasi yang layak.
Hasil Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014 menyebutkan bahwa sebanyak 13 persen dari 28 juta penduduk Jabodetabek berumur 5 tahun ke atas merupakan penduduk komuter.
Persentase tertinggi di Kota Depok (20 persen), Kota Bekasi (20 persen), dan Kota Tangerang Selatan (18 persen) persentase komuter terendah terdapat di Kabupaten Tangerang (6 persen). Untuk wilayah provinsi DKI Jakarta, persentase komuter tertinggi terdapat di wilayah Jakarta Pusat (15 persen).
“Pemerintah harus bisa menyediakan sistem transportasi publik yang nyaman, aman, murah, serta menjangkau lebih banyak tujuan masyarakat,” ungkap Pengamat Perkotaan dan Transportasi, Yayat Supriyatna dalam gelar wicara Peran Kota Penyangga Dalam Mengatasi Kemacetan Ibukota di Marketing Lounge Podomoro Golf View, Cimanggis, Depok, kemarin.
Direktur Prasarana BPTJ, Heru Wisnu Wibowo menyampaikan bahwa transportasi menjadi isu krusial masyarakat perkotaan. Volume kendaraan pribadi yang sangat banyak di jalan menyebabkan tingkat kemacetan yang tinggi.
“Pergerakan orang saat ini Jabodetabek diperkirakan mencapai 47,5 juta. Kebanyakan adalah pengguna kendaraan pribadi, seperti motor. Motor menjadi andalan transportasi karena orang dari rumah bisa langsung ke tujuan, cepat, dan murah. Angkutan umum berperan hanya sekitar 20%. Jika di Singapura 60% orang naik umum, di Jakarta 60% naik kendaraan pribadi,” ujarnya.
Karena itulah, Pemerintah terus berupaya mengembangkan sistem transportasi massal, seperti kereta api. Hal ini guna mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum massal, sehingga bisa berimbas pada menurunnya angka kemacetan.
“Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018, penanganan transportasi Jabodetabek dituangkan dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Sebagai implementasinya, Presiden Joko Widodo telah membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebagai instansi yang memilik tugas dan fungsi mengintegrasikan penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek. Sasaran yang diharapkan tercapai dari implementasi RITJ secara substansial adalah terciptanya sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi di seluruh Jabodetabek, berbasis angkutan umum massal,” tuturnya.
Karena itu, kota-kota penyangga diharapkan dapat berperan melalui dukungan untuk mengakomodasi pergerakan masyarakat. Pergerakan masyarakat dapat diminimalisasi dengan pengembangan kawasan yang berorientasi transit pada masing-masing kota penyangga.
Menjawab harapan tersebut, Agung Podomoro Land melalui Podomoro Golf View sebagai kawasan hunian terpadu di kota penyangga mencoba hadir sebagai kota baru dengan konsep ikut mendukung pemerintah mengatasi masalah kemacetan. Berbagai fasilitas umum, seperti stasiun LRT, park and ride, serta feeder untuk kendaraan umum dihadirkan guna mengurangi penggunaan pribadi.
“Pengembangan kota baru ini merupakan salah satu cara kami mendukung pemerintah. Dengan fasilitas yang ada, baik penghuni maupun masyarakat sekitar dapat memanfaatkan dengan baik, sehingga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,” ungkap Assistant Vice President Podomoro Golf View, Alvin Andronicus.
Upaya lainnya adalah dengan menyediakan seluruh kebutuhan masyarakat di PGV yang diperkirakan akan dihuni sekitar 60 ribu jiwa, mulai dari pendidikan, kesehatan, wisata, dan sebagainya, sehingga diharapkan meminimalisasi perjalanan ke luar kawasan.
“Tidak hanya memberikan fasilitas pelengkap, kami juga membangun tempat tinggal ini dengan konsep hijau. Membangun hunian tidak hanya dibatasi hunian, tapi membentuk dan menata alam yang memang sudah ada. Misalnya di PGV ini, kami menata sungai yang ada, yakni Sungai Cikeas, sehingga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat PGV dan sekitarnya,” pungkasnya. (HS/BB)
847
