Home Serba-serbi Katar Depok Jadikan Tahun 2019 Momentum Kebangkitan
Katar Depok Jadikan Tahun 2019 Momentum Kebangkitan

Katar Depok Jadikan Tahun 2019 Momentum Kebangkitan

112
0

Metro Depok – Karang Taruna (Katar) Kota Depok menggelar Rapat Kerja (Raker) Tahun 2018 dengan dihadiri sejumlah pengurus Katar mulai dari tingkat kota sampai tingkat kelurahan yang ada di Depok. Raker ini diselenggarakan di Anty Resort, Cisarua, Puncak, Bogor, Kamis (01/03).

Raker ini turut dihadiri Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna serta perwakilan Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, Imam Budi Hartono (IBH). Dalam Raker tersebut turut membahas beberapa rencana kegiatan yang dilaksanakan dalam beberapa waktu dekat.

Ketua Katar Kota Depok, Amsori menuturkan, tahun 2019 adalah momentum kebangkitan Katar dalam memperjuangkan haknya di Kota Depok. Salah satunya berkaitan dengan pembinaan Katar baik di tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota. Ia menginginkan Katar sebagai organisasi kepemudaan harus diperhatikan baik berupa pembinaan maupun hal lainnya.

“Kami ingin organisasi ini mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah kota. Karena Katar ini adalah organisasi yang sangat strategis, sangat vertikal, dari tingkat RT hingga pusat,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan, hingga saat ini masih belum adanya kesinambungan dan satunya pemikiran antara Katar dan pemerintah. Ia berharap melalui Raker ini dapat dibuat sebuah terobosan untuk dimajukan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok agar bisa direalisasikan.

Sementara itu, Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna mengatakan, pihaknya siap memberikan anggaran untuk Katar di tahun 2019. Dirinya meminta kepada Katar Depok untuk mempersiapkan proposal anggarannya dan segera diajukan. Pradi juga mengatakan kalau Katar adalah organisasi yang strategis untuk diberdayakan pemerintah untuk menjalankan program-program baik prestasi, kompetisi maupun inovasi.

“Katar wajib mendapatkan perhatian nantinya. Saya tunggu hasil Raker ini dan kami meminta Dinsos bantu agar programnya tetap selaras tidak keluar dari RPJMD 2016-2021,” tegas Pradi.

Sementara itu, IBH mengatakan perlu adanya kesetaraan Katar dengan organisasi pemerintah lain seperti Pramuka dan KONI. Sebab, Katar juga organisasi resmi pemerintah di bidang kepemudaan dan keberadaannya dijamin Undang-Undang (UU).

“Katar juga harus mendapat anggaran resmi dari pemerintah daerah. Kenapa Pramuka dan KONI saja dapat tapi Katar tidak. Karenanya, saya berharap agar pemerintah nantinya memperhatikan organisasi ini agar menjadi lebih baik lagi,” tandas Imam. (WS/MD/JPG)

112