Home Terkini Ketua DPRD Depok Dengarkan Aspirasi HMI Soal UU Cipta Kerja
Ketua DPRD Depok Dengarkan Aspirasi HMI Soal UU Cipta Kerja

Ketua DPRD Depok Dengarkan Aspirasi HMI Soal UU Cipta Kerja

270
0

Metro Depok – Aksi penolakan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja juga terjadi di Kota Depok. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Depok pun mendatangi Gedung DPRD Kota Depok pada Kamis (08/10).

Sejumlah perwakilan mahasiswa pun ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok TM. Yusufsyah Putra beserta beberapa anggota dewan lainnya. Para mahasiswa pun menyampaikan pandangan terkait alasan penolakan UU Cipta Kerja.

Ketua Umum HMI Cabang Depok Bagas Kurniawan menuturkan, di tengah musibah Pandemi Covid-19 dengan tiba-tiba Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah memaksa mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020.

“UU Cipta Kerja juga mengebiri hak pekerja di Indonesia. Dengan adanya UU ini pekerja alih daya (outsourcing) yang sebelumnya hanya diperuntukan bagi pekerjaan supporting (bukan pekerjaan inti perusahaan) namun sekarang dibolehkan untuk semua jenis pekerjaan,” tegas Bagas.

Selain itu, pekerja alih daya tidak memiliki batasan waktu maksimal dan memungkinkan seorang pekerja menjadi pekerja kontrak seumur hidup. Sehingga, hak seorang pekerja untuk menjadi pekerja tetap makin mengalami ketidakpastian.

“Poin penting terakhir adalah undang-undang ini terkesan dipaksakan dan tidak transparan. Pemerintah dan DPR tidak pernah memberikan draft final RUU Cipta Kerja sebelum disahkan sehingga masyarakat ditinggal dalam proses pembetukan UU ini,” katanya.

Karenanya, mereka pun mengajak DPRD Kota Depok ikut bersuara untuk menolak penetapan UU Omnibus Law yang telah di sahkan oleh DPR-RI dan juga pemerintah.

HMI juga mengutuk dengan keras penetapan UU Cipta Kerja karena masih sangat premature dan merugikan kepentingan tenaga kerja serta memanjakan kepentingan para pemilik modal.

“Kami juga menolak penghapusan upah minimum sektoral dan pemberlakuan upah minimum Kabupaten/Kota Bersyarat serta menolak outsourching pekerja seumur hidup tanpa batasan jenis pekerjaan,” katanya.

Bagas pun mendesak DPRD Depok sebagai perwakilan masyarakat Depok untuk mendukung aksi Depok Tolak Omnibuslaw.

“Kami juga meminta dan mendesak DPRD Depok untuk menggunakan interpelasinya agar mengkaji kembali penerapan UU Omnibuslaw di kota ini. Aturan ini memungkinkan terjadi pengkomersialisasian sumber daya alam Indonesia yang bisa berdampak buruk terhadap iklim lingkungan Indonesia,” ujarnya.

Sementara, Ketua DPRD Kota Depok TM. Yusufsyah Putra mengapresiasi aksi damai mahasiswa yang melakukan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Secara pribadi saya ikut mendukung apa yang disampaikan oleh gerakan mahasiswa dan pemuda Kota Depok,” tuturnya kepada Harian Sederhana.

Putra mengatakan, seharusnya pemerintah dalam menetapkan undang-undang mampu membuat masyarakat menjadi tenang karena merasa terlindungi.

“Harusnya UU ini merupakan payung agar masyarakat tidak resah tapi kenyataannya membuat resah masyarakat,” ujarnya.

Meski begitu, pihaknya secara kelembagaan menerima aspirasi para mahasiswa ini. Putra menjelaskan, DPRD di tingkat kota secara tupoksi bukan pembuat undang-undang dan tak ada hirarki dengan DPR RI.

Meski kini RUU tersebut telah disahkan, namun Putra berharap pemerintah dalam hal ini lembaga eksekutif yakni presiden dapat mengeluarkan peraturan yang bisa membatalkan UU tersebut.

“Jadi, saya sampaikan secara pribadi, alangkah baiknya pemerintah membuat lagi Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk Omnibuslaw ini,” tandasnya. (Indra)

270