Home Dibaleka Komite Jadi Corong Sekolah Raup Keuntungan
Komite Jadi Corong Sekolah Raup Keuntungan

Komite Jadi Corong Sekolah Raup Keuntungan

7
0

Metro Depok – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melarang setiap Aparataur Sipil Negara (ASN) melakukan pemberatan kepada masyarakat Indonesia dalam hal pelayanan.

Bukan hanya korupsi, Jokowi bahkan melarang adanya kutipan-kutipan kecil yang masuk dalam kategory pungutan liar (pungli) berada di instansi pemerintah seperti kelurahan dan sekolah-sekolah negeri.

Hal itu Jokowi katakan sejak dirinya menjadi orang nomor satu di Indonesia pada 2014 silam.

Mirisnya, larangan hanya sekadar larangan, imbauan dianggap angin lalu. Banyak praktek pungli yang masih dilakukan para aparatur sipil negara, namun dibungkus dengan kemasan agar mereka tidak terkesan melanggar.Seperti yang terjadi sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Depok.

Umumnya mereka memanfaatkan ‘tangan’ Komite sekolah agar para ASN tidak bersentuhan dengan hukum secara langsung. Alih-alih mereka menjual nama komite agar aman dari jeratan.

Di Kecamatan Sawangan, penjualan buku kumpulan soal atau kisi-kisi Ujian Nasional (UN) marak terjadi di sejumlah SDN. Hal itu kemudian disoal oleh sejumlah aktifis pendidikan. Salah satunya Sutrisno, warga Kelurahan Mampang, Kecanatan Pancoran Mas.

Mastris yang terkenal peduli pendidikan itu menyentil kepala sekolah dan komite. Dia mempertanyakan penjualan buku yang sebenarnya dilarang.

“Itu kepentingan siswa atau kepentingan sekolah? Sebenarnya seberapa penting buku kumpulan soal-soal bagi siswa? Sampai-sampai siswa diharuskan membeli buku yang judul atau covernya harus sesuai dan sama yang dipegang sekolah,” kata Sutrisno heran.

Pria yang biasa disapa mas Tris itu menduga apa yang dilakukan hanyalah akal-akalan pihak sekolah dalam meraup keuntungan.

“Jangan-jangan cuma akal-akalan sekolah dagang buku kerjasama dengan oknum Komite Sekolah karena cash backnya lumayan?,” katanya lagi.

Mas Tris berpendapat, tidak semua sekolah, siswanya bisa dapat nilai tinggi. Paling-paling hanya beberapa siswa saja yang mampu, dan itupun pada mata  pelajaran tertentu, sebab masing-masing siswa mempunyai kemampuan yang berbeda.

Namun sepertinya sekolah memaksa siswa harus memiliki buku yang sama. Padahal bisa saja, sekolah tugaskan siswa mengunduh dari situs Kemendikbud, kisi-kisi soal USBN/UN.

“Toh lebih murah dan terjamin karena kisi-kisi itu dari Kemendikbud,” ungkap Mas Tris.

Jadi jelas sambung mas Tris, buku kumpulan soal yang sekarang ini dipaksakan harus dibeli siswa. Selain mahal juga tidak efektif, karena tidak semua siswa membutuhkan.

“Jangan sampai akibat kepentingan sekolah “nyari tambahan sampingan” membuat guru tidak kreatif dan siswa jadi tidak mampu berprestasi,” tegasnya.

Sebagai warga peduli pendidikan, dia mengingatkan kepala sekolah dan guru untuk lebih berinovasi dan kreatif, agar siswanya ketika lulus mampu menghadapi era globalisasi, disamping memiliki karakter.

Hingga kini, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, M. Thamrin belum memberikan tanggapan terkait adanya penjualan buku tersebut. Jangankan sanksi, menjawab pesanpun Thamrin tidak. (WS)

7