Home Parlemen Kota Hijau Harus Sesuai Asian Green City Index
Kota Hijau Harus Sesuai Asian Green City Index

Kota Hijau Harus Sesuai Asian Green City Index

14
0

Metro Depok – Raperda Inisiatif yang diajukan Komisi C DPRD Kota Depok tentang Penyelenggaraan Kota Hijau mendapatkan berbagai masukan dari fraksi yang ada di DPRD Depok. Sebab, Raperfa tersebut harus didasarkan pada lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi setiap manusia.

Selain itu, Raperda tersebut dibuat mengingat serta mempertimbangkan perkembangan Kota Depok yang pada akhirnya berdampak pada perubahan struktur kota dan adanya penurunan kualitas lingkungan. Sehingga diperlukan upaya ekstra untuk menjaga dan melindungi kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Ketua Fraksi Gerindra, H. Iing Hilman dalam pandangan umumnya menyampaikan, beberapa hal yang bertujuan untuk memberikan elaborasi ide yang argumentatif dalam rangka pembahasan Raperda Inisiatif dari Komisi C tersebut.

Adapun Fraksi Gerindra dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa dari Raperda Inisiatif ini haruslah pada tindakan nyata, aturan yang detail dan mengikat yang melibatkan semua pihak. Hingga nantinya tidak bisa diserahkan kesemuanya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk membuat aturan atau roadmap.

“Tentu harus melibatkan semua pihak. Jangan semuanya diserahkan ke Pemkot Depok,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Iing menyampaikan bahwa sebuah Peraturan Daerah (Perda) berisi kebijakan dari daerah itu sendiri dan merupakan bentuk pelaksana teknis di daerah tersebut. Sehingga dalam Raperda ini pun harus berisi kebijakan pokok maupun teknis pelaksanaannya. Bukan hanya sekedar sebagai payung hukum dan memberikan segala pengaturannya, roadmap, kegiatan, pengawasan, bahkan pembuatan indikator keberhasilan kepada pemerintah daerah.
“Ini dikarenakan sangat tidak elok bilamana Raperda Inisiatif ini hanya memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk membuat roadmap, kebijakan dan segala aturan teknisnya. Sementara indikator keberhasilan dan pengawasan juga diserahkan kepada pemerintah untuk menilai. Ini akan menyebabkan pengawasan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Sebab, indikator keberhasilan suatu kebijakan maupun program erat kaitannya dengan akuntabilitas publik dan merupakan salah satu bentuk pengawasan,” ungkapnya.

Selain itu, sambungnya, dalam Raperda Inisiatif ini salah satu sumber pembiayaan adalah bersumber atau dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok. Sehingga seharusnya ada penegasan bahwa semua rancangan, roadmap. Kegiatan dan sebagainya yang pembiayaannya berasal dari APBD harus dikonsultasikan terlebih dahulu dari DPRD Kota Depok. Mengacu kepada Asian Green City Index yang merupakan suatu penelitian yang telah dilakukan di 22 negara Asia dengan tujuan membantu negara-negara Asia untuk saling belajar dalam mewujudkan Kota Hijau yang berkelanjutan. Dalam Green City Index terdapat delapan kategori, yakni Energy and CO2, Land Use and Building, Transport, Waste, Water, Sanitation, Air Quality, dan Environmental Governance.

“Karenanya, Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Kota Hijau ini apakah sudah mengatur mengenai tujuan Sustainable Development Goals dan delapan kategori Asian Green City Index,” tutupnya.(ws)

14

Ad Banner 728 x 90