Home Lintas MUI Bahas Politisasi Agama Hingga LGBT
MUI Bahas Politisasi Agama Hingga LGBT

MUI Bahas Politisasi Agama Hingga LGBT

58
0

Metro Depok – Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaksanakan kegiatan Pra Itjima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Hotel Margo, Jalan Margonda, Kecamatan Beji, Sabtu (28/04).

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asronum Niam Sholeh kepada wartawan mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk melakukan inventarisasi dan persiapan naskah akademik yang akan dibahas di Forum Ijtima Ulama di Banjarmasin, 7-8 Mei mendatang.

Dia mengatakan ada berbagai masalah strategis yang akan dibahas dalam forum itu. Forum fatwa tiga tahunan itu nantinya bakal diikuti lebih dari 800 peserta, yang berasal dari berbagai elemen fatwa ormas Islam tingkat pusat, perguruan tinggi Islam, pesantren, dan lainnya.

“Ada beberapa masalah strategis kebangsaan, masalah-masalah negara, salah satunya tanggung jawab bela negara di dalam menjaga eksistensi NKRI,” ujarnya.

Karena dalam perspektif hukum Islam, lanjutnya, NKRI yang merupakan komitmen seluruh bangsa pada saat didirikannya harus dijaga.

“Ini adalah darul ahdi, negara kesepakatan dan setiap kita memiliki tanggung jawab untuk kesepakatan itu, sepanjang kesepakatan tersebut tidak menghalalkan yang haram dan sebaliknya,” ungkapnya.

Lebih lanjut diutarakannya hal yang akan dibawa dalam pembahasan nanti adalah masalah penguatan kerukunan, baik itu berbasis keagamaan maupun kerukunan yang didasari pada ikatan kebangsaan dan kerukunan kemanusiaan.

“Poin ketiga terkait pemberdayaan ekonomi umat di tengah kondisi pembangunan kita yang memunculkan ketimpangan sosial, bagaimana ada ikhtiar untuk mengoreksi kebijakan pembangunan guna menjamin keadilan sosial dengan mengutamakan ekonomi keumatan. Islam memiliki pranata terkait dengan masalah ekonomi syariah,” katanya.

Selanjutnya yang tak kalah penting dalam pembahasan tersebut adalah terkait dengan maraknya politisasi agama, khususnya jelang pilkada dan pilpres.

“Kemudian kami juga membahas soal pemidanaan LGBT, dan perluasan pengertian perzinahan yang ada di KUHP, termasuk tentang pernikahan usia dini dan penyelenggaraan ibadah haji maupun umrah. Itu semua akan kami bahas di sana,” tuturnya.

Dia mengatakan agama harus jadi kaidah penuntun di dalam kehidupan politik kenegaraan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Termasuk di dalamnya adalah kegiatan politik. Akan tetapi kalau mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik praktis tentu ini harus dikoreksi. Agama tidak boleh dijadikan sekadar justifikasi untuk meraih tujuan politik sesaat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang keras adanya politisasi agama yang dilakukan hanya untuk kepentingan sesaat. Salah satu dengan modus yang menjadi sorotan adalah penggunaan atribut keagamaan jelang pelaksanaan Pilkada maupun Pilpres saat ini.

MUI melarang keras adanya politisasi agama, misalnya, pada jelang pilkada ataupun pilpres ramai-ramai pakai jilbab, sekadar kepentingan sesaat, mengelabui umat atas nama agama.

“Itulah yang namanya politisasi agama, salah satunya. Atau ramai pakai uniform keagamaan hanya sekadar mencari simpati komunitas agama, hanya untuk kepentingan politik sesaat saja,” katanya.

Asrorun Ni’am menambahkan kalau menjadikan tema politik di dalam kehidupan beragama yang memang dianjurkan dalam Islam, hal itu sudah sewajarnya dilakukan.

Islam memiliki aturan-aturan terkait dengan politik. Dalam kehidupan beragama, Islam tidak memisahkan antara agama dan politik.

“Agama harus jadi kaidah penuntun di dalam kehidupan politik kenegaraan, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandasnya. (Aji/MD/JPG)

58