Home Serba-serbi MUI Terima Masukan dan Kritikan Terkait Fatwa
MUI Terima Masukan dan Kritikan Terkait Fatwa

MUI Terima Masukan dan Kritikan Terkait Fatwa

152
0

Metro Depok – Majelis Ulama Indonesia menggelar Annual Conference Fatwa Studies yang dimulai dari tanggal 26-27 Juli 2018 di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda Raya, Kota Depok.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Arorun Niam Sholeh menuturkan, kegiatan ini diadakan dalam rangka mendengar konfirmasi, klarifikasi, dan diskusi, yang melibatkan peneliti dan akademisi dari eksternal MUI untuk mendengar kritik dan masukan dari fatwa MUI.

Dia mengatakan forum tersebut juga menjadi sarana untuk berdiskusi antara Komisi Fatwa MUI dengan para peneliti yang bersifat outsider, baik terkait metodologi, konten, dampak sosial, ekonomi, politik, maupun budaya.

Berdasarkan pengirim makalah yang masuk, lanjut Niam, jumlah pengirim makalah pada tahun ini hingga tanggal penutupan pada 2 Juli berjumlah 51 orang. Setelah mengkaji dalam rapat tim penalis pada Senin, 23 Juli, ditetapkanlah 25 pemakalah yang diundang untuk presentasi di Jakarta.

“Ada 25 makalah yang kita pilih. Beberapa diantaranya ada yang mengkritisi kebenaran fatwa serta efektifitas media sosial, metodologi fatwa, hingga kajian crowd funding syariah,” tuturnya, Kamis (26/07).

Kemudian, lanjutnya, 25 akademisi dan peneliti akan dibagi sesuai tema penelitian dan melakukan pendalaman dengan presentasi dari makalahnya, guna memperoleh umpan balik saling berdiskusi antarpeserta dan dengan Komisi Fatwa.

‚ÄúPresentasi hasil penelitian untuk memperoleh umpan balik agar menghasilkan fatwa yang dibutuhkan masyarakat sebagai solusi masalah keumatan dan kebangsaan kita,” paparnya.

Sementara, Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin mengatakan MUI memiliki tugas melakukan upaya-upaya fitrah besarnya melayani umat, serta bermitra dengan pemerintah.

Upaya tersebut dilakukan dengan cara menyampaikan pesan kepada umat, bangsa, dan pemerintah adalah melalui fatwa. Fatwa sendiri ada macam-macam ada yang terkait ekonomi, bahkan juga terkait lingkungan hidup.

“Fatwa ini kan memang kadang-kadang dipahami secara keliru atau diimplementasikan oleh kelompok tertentu. Ketika MUI mengeluarkan fatwa, eksekusi dilakukan pemerintah, dia (kelompok tertentu-red) melakukan eksekusi. Hal inilah yang menimbulkan kegaduhan. Ini bukanlah salah MUI tapi kelompok itu,” katanya.

Dia juga menyampaikan ada juga yang tidak paham atau bisa jadi fatwa tersebut kurang tepat. Karena itu, MUI terbuka untuk para akademisi atau eksternal MUI untuk mengkritik fatwa tersebut melalui sebuah forum diskusi.

“Karena itu kita terbuka. Silakan dikritik fatwa itu, tetapi nanti melalui forum diskusi. Fatwa kita itu istilahnya tidak tampak. Kalau Al-Quran dan Hadist itu kan tidak boleh diubah, tapi kalau fatwa itu kan istidraj yang kita keluarkan,” paparnya.

Dia menambahkan Annual Conference ini dalam rangka mendengar kritik dari praktisi akademian, dan mendengar hasil penelitian dan kajian tentang fatwa MUI melalui suatu forum annual studies.

Kegiatan ini, katanya lagi, ditujukan untuk kepentingan dua hal, yakni sarana untuk untuk muhasabah guna memberikan perbaikan layanan fatwa ke masyarakat, baik terkait metedologi dan konten fatwa yang ditetapkan.

“Serta sarana untuk diskusi dan konfirmasi atas pandangan hasil temuan dan telaahan yang dilakukan penelitian akademisi yang bisa jadi pandangan tersebut tidak sesuai kondisi faktual proses dan juga hasil fatwa yang ditetapkan,” katanya.

Ma’ruf juga mengatakan salah satu makalah yang terpilih akan membahas fatwa Islam bermuamalah di media sosial, hingga fatwa jual beli emas. Dia berharap adanya pertukaran pemikiran dari para peneliti dan anggota MUI bisa memberikan masukan demi perbaikan penerbitan fatwa MUI kedepannya.

“Dan ada juga fatwa masalah lingkungan. Fatwa ini ada penelitian nalar green fatwa yang mana MUI berkontribusi dalam pemeliharaan lingkungan hidup, masalah satwa, keseimbangan ekologis serta masalah ekomomi dan budaya,” tandasnya. (WS/MD/JPG)

152