Home Opini Negeri Harmoni tanpa Resistensi
Negeri Harmoni tanpa Resistensi

Negeri Harmoni tanpa Resistensi

31
0

Metro Depok – Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di DKI selesai sudah pada 19 April 2017 lalu. Hasilnya kemenangan bagi pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno atas paslon Ahok-Djarot. Dalam kontestasi demokrasi, harus siap menang dan siap kalah. Yang menang tidak jumawa yang kalah tidak melakukan tindakan yang merugikan bangsanya. Sesudah itu lupakan perbedaan dan ketegangan yang selama ini telah mengusik ketenangan warga, memecah belah persatuan bangsa, dan menyuburkan sikap saling curiga dan resistensi yang kontraproduktif.

Kendatipun jauh dari DKI Jakarta, warga DI Yogyakarta dan Jawa Tengah khususnya dan seluruh wilayah di Indonesia tidak lepas dari suasana infiltrasi politik, gesekan kepentingan dan pemikiran. Pilkada DKI yang sering disebut sebagai barometer politik nasional, betul-betul telah menguras energi anak-anak bangsa ini untuk bertarung secara langsung baik melalui media sosial, cetak, elektronik, maupun dalam bahasa verbal dalam percakapan sehari-hari.

Basuki Tjahaya Purnama atau yang akrab dipanggil Ahok menjadi buah bibir di mana-mana, karena sosoknya yang diangap “kuat” dan “kontroversial”. Pernah disebut Sunan Kalijodo, hingga dianggap sudah masuk NU karena hapal al-Fatihah. Ahok menjadi perbincangan publik secara nasional karena dinilai keseleo lidah dalam pernyataannya terhadap QS al-Maidah: 51. Sehingga istilah penista agama lalu melahirkan gerakan 212, dan beberapa gerakan “Bela Islam” lainnya. Dengan pengumpulan 2 juta massa, hingga 7 juta massa menyemut di Tugu Monas, bundaran HI, Masjid Istiqlal dan di berbagai ruas jalan lainnya di Jakarta. Kemudian banyak orang menyebut gerakan itu dikenal sebagai “alumni 212” untuk menggelorakan semangat perlawanan.

Tak elak lagi, persoalan politik pada gilirannya merembet juga ke ranah agama. Perdebatan muncul apakah telah terjadi politisasi agama ataukah Islamisasi politik. Dalam hiruk pikuk menjelang Pilkada DKI dan kasus penistaan agama ini kemudian mengundang pengamat dan analis dari berbagai disiplin ilmu dan bahkan dari luar negeri pun tak luput untuk saling mendukung atau menjatuhkan.

Bahkan para pakar agama, politik, budaya tak segan lagi untuk saling beradu argumentasi di berbagai stasiun TV. Hadir Panglima Tinggi TNI, Kapolri, Menteri, tokoh-tokoh lintas agama dan partai, ulama lintas ormas Islam, dan para aktivis. Semuanya ingin Indonesia yang damai. Berbagai jurus telah dikemukakan, tapi tampaknya ketegangan perspektif dan kepentingan tak dapat ditutup-tutupi hingga sidang Ahok berjalan belasan kali. Bahkan hingga menjelang dan pasca Pilkada DKI putaran kedua digelar.

Berdasarkan quict count atau hitung cepat, paslon Anies-Sandi unggul 58 % dibanding paslon Ahok-Djarot yang memperoleh 42 %. Pembacaan kemenangan di pihak Anies-Sandi sudah digelar, demikian juga ucapan selamat dari paslon nomor urut 2 sudah disampaikan ke publik. Masing-masing saling menghormati satu dengan yang lain. Seketika dinding ketegangan itu runtuh. Ada pihak yang puas, ada pula yang merasa kecewa, itu hal biasa dalam pentas demokrasi. Yang penting saling memahami dan menghormati keputusan pemenang Pilkada.

Semiotika Warna

Warna itu bebas nilai. Putih atau merah itu pilihan, bersifat  personal. Seseorang berhak pakai baju warna apa saja tanpa harus takut pada orang lain karena pilihannya. Sebab seperti frasa semiotik Umberto Eco (1973), I speak through my clothes, aku berbicara lewat pakaianku. Jadi putih atau merah tidak mewakili partai mana pun, karena memilih dan mengenakannya adalah hak personal.

Secara denotatif, warna putih itu dapat dimaknai suci dan bersih. Sedangkan warna merah berarti berani. Mungkin terdengar simplisistik, karena multimakna yang lain sebenarnya juga dapat dipadankan pada keduanya. Pengertian menjadi bergeser karena konteksnya sehingga menyebabkan lahirnya makna baru.

Sejak perhelatan Pilkada DKI menjadi bola liar, memanas dan saling menjatuhkan, baik kotak-kotak dengan warna merah-hitam menjadi petanda bagi paslon nomor urut 2 dan putih petanda paslon nomor urut 3. Kotak, dalam definisi logika, dapat berarti bangun yang dikonstruksi oleh garis yang saling terhubung, vertikal-horisontal. Kemeja kotak-kotak sudah identik dengan paslon Ahok-Jarot, sedangkan kemeja putih representasi dari paslon Anies-Sandi.

Begitu disebut kotak-kotak, maka akan muncul tanda baru dengan makna konotatifnya: kelekatan emosional dari para simpatisan dan pendukungnya, sekaligus menjadi penanda baru bagi munculnya rivalitas di ruang publik. Sehingga siapapun yang memakai baju kotak-kotak warna merah-hitam akan terlihat kontras jika berada di tengah-tengah massa dengan warna putih.

Di ruang publik, sensitivitas itu menjadi tak terhindarkan. Tak heran jika sebagian simpatisan kubu putih bersikap emosional jika melihat seseorang mengenakan baju kotak-kotak atau sebaliknya. Itu tidak hanya terjadi di Jakarta, bahkan konstruksi atas opini publik masuk ke ruang-ruang privat, ke wilayah domestik dalam kehidupan di rumah tangga, ke ruang-ruang kelas, di tempat-tempat ibadah, di media sosial, dan sebagainya. Energi bangsa terbuang percuma.

Merajut Harmoni

Kebencian itu begitu mendalam, bahkan masih terasa pasca Pilkada DKI. Kontestasi pilkada merembes ke dalam keluarga, teman ataupun kolega di kantor, masjid, gereja, etnis, suku, ras dan antar golongan. Masyarakat menjadi terkotak-kotak dan saling bermusuhan satu sama lain. Lantas timbul sikap memendam amarah, rasa curiga dan menyembunyikan dendam dalam hati hanya karena berbeda pandangan dan pilihan sikap politik.

Energi umat beragama dan bangsa ini seolah terkuras karena terfokus pada suhu politik memanas di Jakarta. Kehidupan serba terkotak-kotak, tidak kondusif dan saling berlawanan. Tak pandang keluarga, teman kerja, sahabat bermain, dan jamaah pengajian misalnya. Kehidupan yang terkotak-kotak itu sangat kontraproduktif, saling hujat dan olok-olok terjadi di segenap ruang dan waktu. Realitas itu berpotensi menjauhkan yang dekat, memecah-belah persaudaraan dan persatuan bangsa.

Perbedaan sebagai kekayaan, tetapi resistensi dan disintegrasi bangsa sebagai sikap yang bertentangan dengan spirit Pancasila dan NKRI. Kita ucapkan selamat buat pemimpin baru DKI, semoga dapat bekerja sama dengan semua pihak dan elemen bangsa yang majemuk. Pilkada-pilkada yang lain dapat belajar dari kontestasi politik Pilkada DKI, sehingga tidak terulang lagi konflik dan disintegrasi bangsa. Jernihkan kembali yang terkotak-kotak, agar bangsa ini tak lagi retak dan bergejolak. Merajut ukhuwah demi kemaslahatan bangsa.

Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.

Dosen Prodi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

31