Home Hot News Pemilik Lahan 19,8 Ha di Krukut Surati Presiden
Pemilik Lahan 19,8 Ha di Krukut Surati Presiden

Pemilik Lahan 19,8 Ha di Krukut Surati Presiden

201
0

Metro Depok – Sunaryo Pranoto selaku pemilik lahan seluas 19,8 hektare di RW04 dan 05 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, yang sebagian lahannya terkena proyek Tol Depok-Antasari (Desari) mengirimkan surat ke Presiden RI Joko Widodo.

Dalam suratnya, Sunaryo mengadu tentang kesalahan administrasi dalam penerbitan SHGB Nomor 433, 434, 435, 436, 437, 441, dan 442 atas nama PT Megapolitan Development Corporation tersebut dikirimkan pada 3 Agustus 2017.

“Lahan tersebut sya beli sejak 1974 yang dibuktikan dengan girik letter C. 675a seluas 198.633 meter persegi, yang terdiri dari 105 persil. Saya pastikan bahwa lahan tersebut belum pernah diperjualbelikan dengan pihak lain,” ungkap Sunaryo kepada wartawan, kemarin.

Surat tersebut, katanya lagi, menjelaskan kronologis munculnya polemik atas lahan miliknya dengan PT Megapolitan yang merasa memiliki dengan alas hak tujuh sertifikat hak guna bangunan (SHGB).

“Permasalahan ini saya baru ketahui pada awal 2012. Saya mendapat kabar bahwa sebagian lahan saya akan terkena proyek tol. Saat itu juga, saya mengajukan permohonan pengukuran kepada BPN dengan memenuhi semua persyaratan administrasi dan membayar biaya pengukuran kepada BPN,” jelasnya.

Lebih lanjut diutarakannya, dari hasil pengukuran tanah miliknya yang terkena tol seluas 48.663 meter persegi atau 4,8 hektare. Namun saat dirinya meminta peta bidang, ternyata tidak bisa diterbitkan. Alasannya adalah di atas tanah tersebut telah ada 7 sertifikat hak guna bangun (SHGB) nomor 433, 434, 435, 436, 437 dan SHGB 441 dan 442 atas nama PT Megapolitan Developments Tbk yang tertuang dalam surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Depok No 864/13.32.36/X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013.

Atas permasalahan tersebut, dirinya diarahkan oleh pihak BPN untuk melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Depok, sehingga pada akhirnya uang konsinyasi pembayaran atas lahan seluas 4,8 hektar miliknya dititipkan ke Pengadilan Negeri pada tanggal 14 Desember 2017.

Seiring perkembangannya, ternyata uang konsinyasi pembayaran tol sebesar Rp129 miliar yang dititipkan di Pengadilan pada tanggal 14 Desember 2017 telah diserahkan ke pihak PT Megapolitan empat hari kemudian (18 Desember 2017).

“Hal inilah yang membuat saya kecewa karena Pengadilan tanpa memberitahukan atau memusyawarahkan terlebih dahulu kepada saya selaku pemilik lahan yang sah telah menyerahkan uang penggantian tol ke Mgapolitan,” tegas Sunaryo.

Sunaryo mengaku akan terus memperjuangkan haknya sebagai pemilik lahan. Salah satunya adalah dengan mengirimkan surat ke Presiden RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Sudah ada rekomendasi dari pokja IV dan Dirjen ATR sebagai tindak lanjut surat saya ke Presiden. Saya juga akan mengupayakan rekomendasi lanjutan dari Dirjen ATR/BPN untuk membatalkan legalitas tujuh sertifikat HGB atas nama PT Megapolitan yang tumpang tindih dengan alas hak saya,” tandasnya. (Her/MD/JPG)

201