Home Dibaleka Pemkot Depok Perhatikan Kesejahteraan Guru Honorer
Pemkot Depok Perhatikan Kesejahteraan Guru Honorer

Pemkot Depok Perhatikan Kesejahteraan Guru Honorer

96
0

Metro Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus memperhatikan terhadap kesejahteraan guru honorer di Kota Depok. Demikian dikatakan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna saat menghadiri kegiatan halal bi halal Persatuan Guru Republik Indonesia Kecamatan Beji di sport center di Kelurahan Tanah Baru, Kamis (02/07).

Dia menambahkan sebelum tahun 2018, insentif yang diterima guru honorer beragam, mulai dari Rp400 ribu hingga Rp1 juta. Namun di tahun ini, pihaknya telah menetapkan minimal lulusan sarjana dengan masa kerja kurang dari empat tahun mendapatkan honor sebesar Rp1,25 juta. Sementara untuk guru masa kerja lebih dari 12 tahun sekitar Rp2,75 juta.

Pradi mengutarakan peningkatan insentif tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok yang setiap tahun.

“Kami berharap, agar masyarakat Depok bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pembayaran pajak, karena berimbas kepada peningkatan PAD,” katanya.

Dia mengatakan dengan meningkatnya PAD Kota Depok, secara tidak langsung akan banyak alokasi-alokasi dana yang bisa dimaksimalkan, termasuk untuk para guru honorer di Kota Depok.

Di lokasi yang sama, Ketua PGRI Kota Depok, Syamsudin Azhari menambahkan guru honorer yang mengajar di sekolah negeri di Kota Depok belum dinilai belum sejahtera.

”Kami tetap mengapresiasi Pemkot Depok yang tetap perhatian kepada kami. Tapi kami juga harus memikirkan nasib guru-guru honorer yang ada di sekolah negeri,” ucapnya.

Para guru honorer yang mengajar di sekolah negeri hingga hari ini belum bisa mengurus sertifikasi. Padahal, sertifikasi bisa meningkatkan tunjangan guru honorer. Kalau yang sudah mendapatkan sertifikasi itu para guru honorer yang ngajar di sekolah swasta. Tapi kalau mereka yang sekolah negeri itu tidak bisa mengurus.

Syamsudin menambahkan pihaknya akan memperjuangkan agar guru honorer yang mengajar di sekolah negeri bisa mengurus sertifikasi.

“Kami akan memperjuangkan dengan maksiml dan kami juga berharap agar pemerintah pusat mau mendengarkan hal ini,” katanya.

Ketua PGRI Kecamatan Beji Chaidir menambahkan untuk tetap berapresiasi dan menjalankan tugas mendidik para peserta didik, terlebih saat ini merupakan tahun ajaran baru. (Aji/MD/JPG)

96