Home Hot News Wacana Margonda Berbayar Ditolak
Wacana Margonda Berbayar Ditolak

Wacana Margonda Berbayar Ditolak

66
0

Metro Depok – Adanya wacana untuk melakukan uji coba Jalan Margonda menjadi jalan berbayar dengan sistem metode Electronik Road Pricing (ERP) oleh Provinsi Jawa Barat dinilai tidak masuk akal.

Pasalnya, jalan tersebut adalah akses utama di Kota Depok. Selain itu, masih minimnya jalan dan bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar harusnya menjadi evaluasi.

Siti Maesyaroh, salah satu warga Kecamatan Cimanggis yang setiap hari melintasi Jalan Margonda sangat menyayangkan adanya wacana tersebut. Untuk itu, dia meminta kepada pihak terkait agar tidak menerapkan program tersebut.

“Sebagai akses utama, volume kendaraan di Margonda, baik roda dua dan empat memang terbilang sangat tinggi. Namun kalau alasannya untuk mengurangi kemacetan, tidak harus seperti ini. Sebaiknya pihak pemerintah membuat jalan alternatif terlebih dahulu sebelum sistem itu diterapkan. Kalau berbayar, tidak semua sanggup juga apalagi di zaman ini semua mahal. Sudah pasti masyarakat harus menyiapkan anggaran untuk melewati jalan tersebut,” tuturnya.

Senada, salah satu warga Depok lainnya, Indra Baskoro mengutarakan pemberlakuan sistem berbayar akan mempengaruhi Margonda yang merupakan pusat perekonomian di Kota Depok.

“Margonda adalah jantungnya Kota Depok. Jalan ini bukan cuma perlintasan utama, tapi di sepanjang jalan ini tumbuh beraneka usaha jasa dan niaga. Dengan sistem berbayar, dikhawatirkan akan menyurutkan geliat ekonomi tersebut. Pelaku ekonomi dan masyarakat bisa lari dari Margonda,” tuturnya.

Dirinya menilai jika masalah utama adalah kemacetan, justru Pemerintah harus dapat mencari solusi dengan membuka ruas jalan baru. Jalan-jalan baru yang terintegrasi dengan pusat kota itu diharapkan akan dapat menjadi alternatif lalu lintas dan sentra ekonomi baru.

“Depok terus berbenah dan mencari solusi mengurai macet, misalnya melalui penerapan Sistem Satu Arah (SSA), rencana pembangunan jalan sejajar Tol Cijago dan lainnya. Itu seharusnya yang bisa dicapai,” harapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Dadang Wihana mengaku kalau pihaknya belum mengetahui terkait kebijakan tersebut. Bahkan, sejauh ini belum ada pembicaraan perihal penerapan ERP di Jalan Margonda.

Dadang pun menerangkan kalau penerapan sistem ERP ini harus dilakukan kajian terlebih dahulu. Dalam kajiannya nanti dilihat apakah kebijakan tersebut membawa dampak positif atau malah negatif.

“Jangan sampai nantinya malah berdampak buruk. Untuk itu harus dibuat kajian terlebih dahulu secara matang. Sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai hal tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jawa Barat, Eddy Iskandar Muda menuturkan kalau Pemprov Jabar merencanakan untuk mencoba jalan berbayar di ruas Jalan Margonda.

Hal ini lantaran pihaknya menilai Jalan Margonda itu adalah ruas jalan yang panjang dan kerap kali macet. Selain itu, Pemerintah Jawa Barat memang serius menerapkan jalan berbayar dengan metode ERP.

“Kita akan lihat dulu seperti apa nantinya. Sebab kalau banyak simpang susah juga penerapannya,” tuturnya seperti rilis yang diterima Metro Depok.

Eddy mengatakan, Dinas Perhubungan Jawa Barat telah menandatangani kesepakatan bersama dengan PT Alita Praya Mitra, rekanan Kapsch Trafficomm asal Swedia.

“Kapsch sendiri bergerak di bidang instrumentasi transportasi. Misalnya perangkat untuk mengolah, yang kita kerjasamakan, yaitu mengelola ERP,” kata dia.

Ia juga menjelaskan, salah satu isi kesepakatan kerja sama antara Dinas Perhubungan Jawa Barat dengan PT Alita, partner lokal  Kapsch Trafficomm  tersebut untuk menyiapkan studi penerapan ERP di Jawa Barat.

“Nantinya, hasil itu (studi-red) akan menjadi bahan Dinas Perhubungan dalam melelang siapa yang dapat menerapkan itu,” katanya.

Eddy menambahkan, Kapsch Trafficomm juga yang melakukan studi penerapan ERP di DKI Jakarta yaitu di Jalan Sudirman. Namun sampai saat ini belum ada keputusan tentang hasil pelelangan penerapan ERP.

Ia menambahkan, sistem ERP ini bekerja dengan merekam kendaraan-kendaraan yang sudah dipasangi perangkat tertentu ketika melintasi jalan berbayar. Yang mana jalan tersebut dibuat gate-entry dan ada kamera.

“Nantinya ketika lewat jalan tersebut, sinyal akan berbunyi. Maka secara otomatis semacam pulsa itu akan berjalan. Bila nanti habis tetap bisa jalan tapi ditagihkan dibelakang. Bisa saja nanti ada sejenis sanksi atau apa,” katanya.

Eddy menjelaskan kalau Pemprov Jabar memiliki target untuk penerapan sistem ERP ini bisa dijalan di tahun 2019. Karena studi perihal sudah dilakukan sejak Maret dan selesai pada bulan September 2019.

Sistem ini diharapkan nantinya dapat menekan kepadatan lalu-lintas dengan membebankan biaya terhadap pengguna jalannya. Dia berharap, peralatan ERP yang akan dipasang di Jawa Barat nanti bisa dipergunakan juga untuk sistem ERP yang akan dipergunakan di Jakarta.

“Kapsch Trafficomm ikut lelang juga di Jakarta. Bahkan sudah membuat studi juga. Perusahaan tersebut sudah mengikuti lelang namun belum ditetapkan oleh pemerintah pusat. Teknologi secama ini bukan satu-satunya tapi juga ada yang lain di luar negeri,” tandasnya. (WS/MD/JPG)

66

Ad Banner 728 x 90